Jum'at, 9 Juli 2010 09:49

REALISASI PAD 55,30 PERSEN

Tanjungpandan — Hingga akhir bulan Juni, realiasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belitung Semester I Tahun Anggaran 2010 mencapai Rp 25.124.766.086, atau 55,30% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk sebesar Rp 45.432.712.780.

Dari sisi nominal, angka terbesar dicapai oleh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang mencapai Rp 12.131.397.675,08 atau 49,25% dari target sebesar Rp 24.631.739.287. Namun, dari sisi persentase realisasi, angka tertinggi justru diraih Retribusi Daerah, yang mencapai Rp 6.743.596.042,26 atau 64,09% dari target penerimaan Rp 10.521.826.734.

Sementara itu, realisasi Pajak Daerah mencapai Rp 5.928.954.371,12 atau 62,88% dari target anggaran sebesar Rp 9.429.146.759. Sedangkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tercatat Rp 320.835.996,94 atau 37,75% dari target anggaran sebesar Rp 850.000.000.

Pajak Daerah
Berdasarkan data evaluasi realisasi penerimaan PAD Kabupaten Belitung per 30 Juni 2010 yang diperoleh www.belitungkab.go.id dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung, Kamis (8/7), dari 8 jenis pajak daerah, pajak hotel mencatat realiasi tertinggi, yakni Rp 264.404.483 atau 143,47% dari target penerimaan sebesar Rp 184.287.765.

Dengan demikian, pajak hotel telah melampaui target penerimaan Tahun Anggaran 2010. Sedangkan realisasi tertinggi kedua dicapai Pajak Sarang Burung Walet, yang mencapai Rp 27.731.250 atau 92,44% dari target penerimaan sebesar Rp 30.000.000. Ini dari sisi persentase realisasi penerimaan.

Dari sisi nominal, penerimaan tertinggi diperoleh dari Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang mencapai Rp 3.778.161.591 atau 57,65% dari target penerimaan sebesar Rp 6.553.759.025; disusul Pajak Penerangan Jalan Rp 1.081.390.475 atau 71,92% dari target penerimaan sebesar Rp 1.503.590.000.

Sedangkan realiasi penerimaan Pajak Restoran Rp 439.067.229 atau 83,54% dari target Rp 525.601.372; Pajak Hiburan Rp 85.169.520 atau 50,10% dari target Rp 170.000.000; Pajak Reklame Rp 235.030.383,72 atau 54,17% dari target Rp 433.908.597; dan Pajak Parkir Rp 17.999.440 atau 64,28% dari target Rp 28.000.000.

Retribusi Daerah
Sementara itu, dari 106 jenis retribusi yang dikelola oleh 13 satuan kerja perangkat daerah (SKPD), realisasi tertinggi dicapai kelompok retribusi yang dikelola oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal (Prindagkop dan PM), yang mencapai Rp 68.990.000 atau 91,99% dari target Rp 75.000.000.

Namun hingga saat ini, Retribusi Izin Tertentu yang dikelola oleh Dinas Pertambangan dan Energi, masih menjadi penyumbang terbesar penerimaan Retribusi Daerah. Hingga 30 Juni 2010, realiasi penerimaan telah mencapai Rp 2.730.116.200 atau 64,09% dari target sebesar Rp 4.260.000.000. Angka tertinggi diperoleh dari sumbangan pihak ketiga, yang mencapai Rp 2.368.036.200.

Selain Retribusi Izin Tertentu, yang juga memberi kontribusi besar terhadap total penerimaan Reribusi Daerah adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD, retribusi yang dikelola oleh Sekterariat Daerah, retibusi yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan, retribusi yang dikelola Dinas Kebersihan Pasar dan Pertamanan, dan retribusi yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan, yang target penerimaannya berkisar antara Rp 440 juta sampai dengan Rp 4 miliar.

Dari kelima kelompok retribusi tersebut, realisasi tertinggi dicapai Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD yang mencapai Rp 2.553.059.981,36 atau 69,36% dari target sebesar Rp 3.681.089.750. Sedangkan yang terendah adalah realisasi retribusi yang dikelola oleh Sekretariat Daerah, yang baru mencapai Rp 46.029.850 atau 1,09% dari target Rp 4.205.914.287.

Selain retribusi yang dikelola oleh Sekretariat Daerah, yang juga masih rendah realisasinya adalah retribusi yang dikelola oleh Dinas PU (baru 6,50% dari target Rp 50.000.000), Dinas Pertanian dan Kehutanan (27% dari target Rp 440.000.000), dan Dinas Kesehatan (45,68% dari target Rp 173.000.000).

Sedangkan retribusi yang dikelola oleh Dinas Kebersihan Pasar dan Pertamanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sudah mencapai rata-rata 61,02 %.

Pendapatan
Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan daerah juga ditopang oleh Dana Perimbangan dari pemerintah pusat dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Hingga 30 Juni 2010, realisasi Dana Perimbangan mencapai Rp 165.909.236.766 atau 51,75% dari total anggaran Rp 320.604.547.450. Tertinggi realisasi DAU, yang mencapai Rp 139.155.296.000 atau 58,33% dari total anggaran Rp 238.551.941.000. Sisanya Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Rp 18.266.220.766 (33,98% dari total anggaran Rp 53.760.206.450) dan DAK Rp 8.487.720.000 (30% dari total anggaran Rp 28.292.400.000).

Sedangkan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah baru mencapai Rp 5.648.003.885,75 atau 23,06% dari total anggaran Rp 24.495.150.000, yang disumbang oleh Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya yang dianggarkan Rp 13.990.160.000, belum terealisasi sama sekali. ( syafei
Sumber: Humas Setda Kab. Belitung