Jum'at, 16 Juli 2010 10:14

KENAIKAN TARIF DASAR LISTRIK DISIAPKAN

Jakarta --- Menurut Menteri Perindustrian (Menperin), MS Hidayat seusai mengikuti rapat koordinasi kenaikan TDL di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (14/7) pada Harian Rakyat Pos Edisi Kamis 15 Juli 2010 mengatakan dalam minggu-minggu mendatang akan segera dipastikan struktur baru variabel dari beban-beban biaya kenaikan TDL bagi sektor industri menjadi satu tarif baru. Pemerintah akan menyiapkan aturan baru kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk sektor industri yang menanggung beban kenaikan sebesar 30-80%.

Darwin Saleh selaku Menteri ESDM juga mengatakan saat ini sedang dilakukan observasi dan saran dari dunia usaha serta exercise atau kajian perhitungan, khususnya kepada pelanggan-pelanggan yang dalam realisasi mengalami peningkatan tagihan di atas 50%, 40%, dan 30%. Ia mengatakan, keluhan dari pengusaha terkait dengan kenaikan TDL merupakan semangat positif dan pemerintah melihat secara objektif dan pemerintah melihat secara objektif dimana kemungkinan adanya miskalkulasi.

”Kita masih melakukan perhitungan dan membuat opsi baru setelah menemukan solusi, karena saat ini masih ada (industri) yang ditengarai naik 40-50 persen tapi ada yang mengalami penurunan minus 20%, kami berusaha membagi beban yang obyektif,” ujarnya.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan, saat ini memang sedang dilakukan pembahasan agar secara multiguna dan daya maksimum kenaikan TDL tidak membebani industri tertentu, apalagi kenaikan TDL sebesar 10% telah diputuskan dalam UU 2/2010 mengenai APBNP.
”Sekarang sedang dilakukan exercise, kenapa ada yang naik hingga 40%. Industri setuju dengan kenaikan TDL 15%, tetapi yang mereka bicarakan kenapa sampai ada (kenaikan) 40% untuk beberapa industri tertentu dan tidak ada adjusment,” papar Hatta.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, dihadiri menteri terkait yaitu Menteri Perindustrian, MS Hidayat, Menteri ESDM, Darwin Saleh dan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo serta pejabat eselon I dari kementerian terkait.
Sumber: Rakyat Pos