Kamis, 17 Juli 2008 05:20

Kinerja Ekonomi Kabupaten Belitung 2004-2008

Tanjungpandan (WP), Kinerja ekonomi Kabupaten Belitung periode tahun 2004-2008 umumnya menunjukkan hasil yang cukup baik. Salah satu indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tahun 2004-2008 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 terjadi peningkatan pada sektor telekomunikasi sebesar 12,80% diikuti sektor bangunan (8,85%) dan sektor pertanian (6,75%). Sedangkan sektor yang paling rendah pertumbuhannya yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (2,63%) dan sektor perdagangan hotel dan restoran (3,67 %) dan sektor listrik, gas dan air bersi (3,75%). Selain karena keterbatasan pasokan listrik oleh PLN kinerja BUMD PDAM belum menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung tahun 2007 berdasarkan PDRB mencapai 5,51 persen, dan bila dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar 4,57 persen. Pertumbuhan ekonomi ini akan terus meningkat selama indikator makro tidak berubah (cateris paribus). Asumsi tersebut antara lain neraca perdagangan, suku bunga BI dan harga BBM. Kepala BPS Kabupaten Belitung Ir.Achmad Thamrin menjelaskan indikator ekonomi nasional akan berpengaruh ke daerah (Kabupaten Belitung) karena perubahan kondisi makro ini akan mempengaruhi struktur APBN yang selanjutnya berpengaruh terhadap struktur APBD. Senada dengan Kepala BPS, Bupati Belitung Ir.Darmansyah Husein menaruh perhatian besar terhadap kemampuan keuangan daerah. Dalam dua tahun pertama kepemimpinanya harus berjuang menyehatkan keuangan daerah. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) pada saat itu menjalankan kebijakan pemerintah dengan ketat untuk mengefisiensikan anggaran dan menekan defisit anggaran yang cukup besar. “Kebijakan ini mendapat kritikan disana-sini dan ini kita jalankan dengan lapang dada”, kata Ir.Darmansyah Husein. Tetapi dalam kehati-hatian kita berupaya membangun infrastruktur dasar bidang pendidikan dan kesehatan. Akhirnya dua tahun kedua (2007-2008) keuangan berubah hingga APBD kita kembali surplus. Thamrin memperkirakan tekanan (shock) ekonomi di daerah akan lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pada tahun-tahun mendatang (2009) pemerintah akan melepaskan subsidi BBM dan mengurangi sekecil mungkin kesenjangan dengan harga pasar. Seperti diberitakan Kantor Berita Antara (3/7), ekonom Tim Indonesia Bangkit Ichsanuddin Noorsy memperkirakan harga BBM di Indonesia akan mengikuti mekanisme pasar global mulai Januari 2009. Ditambahkannya, ketahanan ekonomi Indonesia pun akan semakin rapuh baik dari aspek penyediaan maupun aspek stabilisasi. Ichsanuddin mengatakan, bila Kabinet Indonesia Bersatu merujuk pada UUD 1945 pasal 23 (1), 27,31,33 dan 34, maka hal tersebut sebenarnya tidak perlu dan tidak akan dilaksanakan. Bagi daerah (Belitung) yang konstribusi ditopang oleh sektor primer (pertanian dan pertambangan) hal ini akan berdampak pada penurunan output yang dihasilkan di sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa). Pemerintah pusat memahami gejolak ekonomi seperti tersebut, beberpa harga komoditas strategis dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah juga mempersiapkan instrumen-instrumen antisipatif antara lain dengan BLT (ikan), Kredit usaha Rakyat (ikan dan kail) dan berbagai kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat (pancing) agar masyarakat mampu menghadapi gejolak perekonomian (fithrorozi). Sumber: