Kamis, 19 Agustus 2010 08:39

BUPATI BELITUNG SAMPAIKAN JAWABAN EKSEKUTIF

Tanjungpandan—Rapat Paripurna Ke-XIII Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Belitung Tahun Sidang 2010 kembali digelar pada Rabu, Tanggal 18 Agustus 2010 dengan agenda Jawaban eksekutif atas pemandangan umum anggota dewan terhadap rancangan peraturan daerah tentang RAPBD perubahan yang telah disampaikan Bupati Belitung, Ir H Darmansyah Husein pada Rapat Paripurna ke IX yang digelar pada Senin, Tanggal 2 Agustus 2010.

Dalam penyampaian Nota Keuangan tersebut, sebanyak tiga orang anggota dewan menyampiakan pemandangan umumnya yakni, Sdr.Drs.Suhardi, Sdr.Suhardi, dan Sdr.Zuhaidi, S.Ag. Gambaran secara umum jawaban eksekutif yang disampaikan Bupati Belitung menyangkut 6 (enam) prioritas Pembangunan Tahun 2010 dalam upaya mewujudkan sasaran prioritas pembangunan yang telah ditetapkan diantaranya, bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, kelautan dan perikanan serta pariwisata.

Menaggapai pertanyaan Sdr.Drs.Suhardi berkaitan dengan bidang kesehatan tentang penambahan biaya dalam program JKB dijelaskan Bupati bahwa, pada tahun ini Dinas Kesehatan sedang melaksanakan validasi data peserta JKB sekaligus pemotretan untuk pembuatan kartu JKB, diperkirakan pada akhir tahun 2010 semua penduduk Belitung yang berhak mendapatkan pelayanan JKB akan mendapatkan kartu JKB.

Berkaitan dengan pendidikan mengenai masalah pencairan dana untuk sekolah yang terkesan lamban dapat dijelaskan bahwa keterlambatan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2010 disebabkan data jumlah siswa dan nomor rekening sekolah dari sekolah-sekolah penerima yang terlambat disampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk proses selanjutnya. Hal ini mengakibatkan secara administrasi, pencairan dana BOS ini tidak dapat diproses dengan cepat.

Menanggapi pemandangan umum yang disampaikan Sdr.Suhardi berkaitan dengan pelaksanaanAPBD Kabupaten Belitung Tahun anggaran 2010 dari sisi penerimaan tentang rendahnya lain-lain PAD yang sah, dapat kami sampaikan bahwa dalam menyikapi hal tersebut memang Pemerintah Daerah sudah mengantisipasi atas berkurangnya penerimaan dari sektor pertambangan sehingga sudah mengambil langkah dengan mengaktifkan sektor-sektor Pajak, Restribusi dan Penerimaan Lain-lain yang non tambang.

Terkait pertanyaan Sdr.Zuhaidi, S.Ag mengenai promosi wisata melalui kegiatan Sail Indonesia 2010 yang direncanakan akan berlangsung pada Tanggal 10-15 Oktober mendatang. Mengenai dana yang besar dalam penyelenggaraannya , dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2010 dianggarkan dana sebesar Rp 1.137.350.000,00 dari total anggaran pada tahun 2009 sebesar Rp 1.459.457.000,00, artinya terjadi defisit anggaran terhadap kegiatan dimaksud.

Perlu diketahui pula dari total anggaran Tahun 2009 tersebut, yang direalisasikan hanya sebesar Rp 962.373.340,00 sedangkan sisanya sebesar Rp 497.083.660,00 dikembalikan ke kas daerah. Sekilas dana ini terkesan besar, namun sebagai perbandingan, Tahun 2010 ini daerah lain seperti Banda-maluku menggelar Sail Banda dengan menelan biaya 160 Milyar sebagaimana dilansir oleh Bisnis Indonesia, Tanggal 4 Agustus 2010. Hasil rapat ini akan dibahas lebih lanjut oleh komisi-komisi DPRD dengan Dinas/Instansi terkait guna mengesahkan Raperda tentang RAPBD perubahan ini menjadi Perda.

Hadir dalam Rapat Ketua DPRD Kabupaten Belitung Andi Saparuddin Lanna selaku pimpinan rapat,  Wakil Ketua I dan II beserta anggota dari berbagai fraksi, Wakil Bupati Belitung Sahani Saleh, S.Sos, Jajaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, anggota penggerak PKK, Darma wanita serta para undangan lainnya.
Sumber: Humas Setda Kab. Belitung