Jum'at, 20 Agustus 2010 09:41

Pemekaran dan Perubahan Status Desa Terus Bergulir

Tanjungpandan — Rencana Pemekaran Desa dan Kelurahan serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kabupaten Belitung, terus bergulir. Setelah melakukan kajian terhadap usulan yang disampaikan, Tim Pemekaran Desa/Kelurahan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Kabupaten Belitung menyampaikan paparan di hadapan Bupati Belitung Ir H Darmansyah Husen.

Paparan berlangsung di Ruang Rapat Bupati Belitung, Kamis (19/8), disampaikan oleh Sekretaris Tim didampingi Ketua Tim B Maiya Hasibuan, SH. Selain Wakil Bupati Sahani Saleh, S.sos, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Helman, SH, dan Camat Badau Drs Suksesyadi, M.Si, hadir mengikuti paparan Anggota Tim yang terdiri dari staf satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait termasuk Kecamatan Tanjungpandan, Badau, dan Sijuk.

Sekretaris Tim, yang juga Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Belitung, Drs Sunardi, M.AP, dalam paparannya menjelaskan, sejauh ini pihaknya telah menerima dan mengakaji 10 usulan, terdiri dari 3 usulan pemekaran desa, 1 usulan pemekaran kelurahan, 2 usulan perubahan status desa menjadi kelurahan, dan 4 usulan pemekaran dan perubahan status desa menjadi satu desa dan satu keluarahan.

Desa Sijuk dan Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, diusulkan mekar menjadi dua desa, masing-masing Desa Sijuk dan Desa Pelepak Putih serta Desa Keciput dan Desa Tanjung Tinggi. Desa Badau, Kecamatan Badau, diusulkan mekar menjadi Desa Badau dan Desa Ibul. Sedangkan Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan, diusulkan mekar menjadi Kelurahan Kampong Parit dan Kelurahan Kampong Damai.

Sementara itu, Desa Tanjung Pendam dan Desa Lesung Batang, Kecamatan Tanjungpandan, diusulkan perubahan statusnya menjadi Kelurahan Tanjung Pendam dan Kelurahan Lesung Batang. Adapun Desa Paal Satu, Desa Air Merbau, Desa Pangkallalang, dan Desa Perawas, disusulkan mekar menjadi 1 desa dan 1 kelurahan. Desa Perawas, misalnya, diusulkan mekar menjadi Desa Perawas dan Kelurahan Aik Raya.

Dari kesepuluh usulan tersebut, jelas Sunardi, beberapa di antaranya masih harus melengkapi data penunjang, seperti data batas wilayah dan data jumlah penduduk yang akurat. Karenanya Sunardi berharap Anggota Tim dari Kecamatan proaktif berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan terkait. Pekan depan Tim akan melakukan observasi lapangan, diharapkan data-data dimaksud sudah dapat dilengkapi.

Batas Desa
Bupati dalam arahannya usai mencermati paparan mengatakan, beban Kota Tanjungpandan semakin hari memang semakin berat. Saat ini, misalnya, kota ini menampung tidak kurang dari 5% penduduk Kabupaten Belitung. Karenanya, kedepan, Kecamatan Badau dan Kecamatan Sijuk perlu dikembangkan menjadi daerah penyangga. Untuk itu, pemekaran desa-desa di kedua wilayah ini dimungkinkan.

Namun demikian, Bupati menekankan pentingnya Tim mengihitung secara seksama berbagai kebutuhan terkait dengan pemekaran desa, termasuk kebutuhan anggaran. Sebab, pertambahan jumlah desa jelas berimplikasi kepada pertambahan total Alokasi Dana Desa (ADD) yang harus diberikan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. ”Jangan sampai pemekaran desa terlalu membebani APBD kita,” ujar Bupati.

Disamping itu, Bupati juga menekan pentingnya dipastikan akurasi batas desa dan kelurahan yang diusulkan untuk dimekarkan. ”Biasanya, yang tidak selesai-selesai adalah urusan batas desa dan kelurahan. Jadi kalau tidak hati-hati betul, akan menjadi persoalan kedepannya. Karena itu, urusan batas desa dan kelurahan yang dimekarkan harus betul-betul dipastikan akurasinya,” kata Bupati.

Tim sendiri, menurut Bupati, harus memiliki rencana kerja yang betul-betul jelas dan terukur. Apalagi masa kerja Tim berakhir pada Bulan Oktober 2010. ”Ini (pemekaran desa/kelurahan dan perubahan status desa menjadi kelurahan — Red) bukan kerja gampang, tapi kerja berat,” Bupati mengingatkan.

Nama Asli
Sementara itu Wakil Bupati Sahani Saleh, S.Sos, menekankan agar Tim dapat mengakomodir keinginan masyarakat untuk mengubah nama-nama kampong sesuai dengan nama asli Belitung. ”Ini kesempatan untuk mengakomodir keinginan masyarakat. Sekalianlah nama desa dan kelurahan yang dimekarkan dan diubah statusnya menjadi kelurahan dibuat sesuai dengan nama asli Belitong,” ujar Wabup.

Terkait dengan pemekaran kelurahan dan perubahan status desa menjadi kelurahan, Wabup minta Tim menginventarisir kebutuhan pegawai berikut data pegawai yang dapat ditempatkan. ”Jadi, pada saatnya nanti, kita sudah siap. Ini formasi pegawai yang dibutuhkan, ini orang-orang yang layak ditempatkan,” tegas Wabup. (syafei)

Sumber: Humas Setda Kab. Belitung