Jum'at, 22 Oktober 2010 01:31

BELITUNG PERLU KEMBANGKAN PASAR DAN UKM

Tanjungpandan —  Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Belitung perlu mengembangkan pasar domestik dengan menjalin kerjasama perdagangan antar wilayah, serta meningkatkan peranan pasar luar negeri khususnya Singapura, Malaysia, dan negara-negara lain di kawasan Asia.

Disamping itu, daerah ini juga perlu mengembangkan jumlah usaha kecil menengah (UKM) yang berbasis pada industri pengolahan makanan dan minuman, jasa, dan perdagangan. Investasi di sektor primer, sekunder, dan tersier juga perlu dipermudah, dengan mewajibkan investor membina dan mengembangkan UKM yang ada di sekikarnya.

Demikian sebagian program aksi yang direkomendasikan oleh Pusat Kajian Administrasi Internasional Lembaga Administrasi Negara (LAN), setelah lembaga ini melakukan analisis SWOT (strengths/kekuatan, weaknesses/kelemahan, opportunities/peluang, threats/tantangan) dan kajian terhadap indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung sejak tahun 2000 hingga tahun 2008.

Rekomendasi disampaikan melalui workshop ”Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Ekonomi Daerah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah” yang berlangsung di Ruang Sidang Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, Senin (18/10), dipimpin Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan dan Otomasi Administrasi Negara (P2A POAN) Drs Desi Fernanda, M.Soc.Sc.

Hadir mengikuti workshop Bupati Belitung Ir H Darmansyah Husein, Wakil Bupati Sahani Saleh, S.Sos, Plt Sekretaris Daerah Karyadi Syahminan, SE, M.AP, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan kepala bagian di lingkungan Pemkab Belitung. Selain itu hadir pula anggota DPRD Kabupaten Belitung Samad, A.Md dan Basri Ibrahim.

Ekonomi Lokal
Desi Pernanda mengatakan, kenaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung dari tahun ke tahun masih relatif kecil, berkisar antara 1 sampai 1,5%. Angkanya juga masih satu digit, dibawah 10%. Agar mampu mendorong percepatan pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi harus dipacu diatas 10%.

Untuk itu, Kabupaten Belitung perlu mengembangkan perekonomian berbasis sumberdaya lokal yang kuat, yang dapat memberikan kontribusi signifikan baik terhadap pendapatan asli daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, maupun peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan itu, sektor perdagangan dan jasa perlu dicermati dengan seksama, karena tidak selamanya dapat memberikan pengaruh positif terhadap penguatan ekonomi lokal. Bahkan, kedua sektor ini dapat menyebabkan kebocoran ekonomi daerah, ketika arus uang keluar daerah tidak memberikan manfaat apapun kecuali untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif dan sosial.
Berkaitan dengan itu pula, Pernanda mengingatkan penetapan suatu daerah sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tidak dengan sendirinya dapat mendorong penguatan ekonomi daerah. Apalagi bila industri yang dikembangkan di kawasan ini tidak berbasis sumberdaya lokal.

Disamping itu, belajar dari kegagalan free trade zone (FTZ) Batam, ujar Pernanda, banyak investor masuk ke kawasan ini hanya ingin memanfaatkan insentif yang diberikan pemerintah, baik pajak maupun kemudahan lainnya. ”Setelah insentifnya habis selama sepuluh tahun, mereka lari,” ujar Pernanda.

Karenanya, terlepas dari kemungkinan Kabupaten Belitung ditetapkan sebagai salah satu KEK, pemerintah daerah ini perlu mengembangkan perekonomian yang berbasis sumberdaya lokal yang kuat, yang mampu mendorong peningkatan PAD, PDRB, dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung secara signifikan.

Akselesari
Paparan tim mendapat tanggapan beragam dari kepala SKPD di lingkungan Pemkab Belitung. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal MZ Hendra Caya, SE, M.Si, menyayangkan data yang digunakan tim hanya sampai tahun 2008. Padahal, tahun 2009, banyak sektor tumbuh pesat dan mendorong pertumbuhan ekenomi secara signifikan.

Selain itu, Hendra Caya juga mempertanyakan tidak tercantumnya sektor perikanan dan kelautan ke dalam lapangan usaha yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Belitung. ”Padahal, sektor perikanan kelautan merupakan salah satu dari tiga sektor unggulan kita ke depan, yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dan RPJPD,” ujar Hendra.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Drs Sarpani Syamsuddin, AK, MM, mengatakan kebijakan Pemkab Belitung sudah sesuai dengan rekomendari LAN. Hanya saja perlu akselerasi atau percepatan melalui dukungan kebijakan pemerintah pusat. ”Soal KEK, kita butuh labelnya saja untuk mendorong investasi. Sumberdayanya sudah kita miliki,” ujar Sarpani.

Senada dengan Sarpani, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Ir Arpani mengatakan, apa yang disarankan tim sudah dikerjakan Pemkab Belitung. Hanya saja hasilnya lambat, karena itu perlu KEK untuk akselerasi. ”Kalau LAN pesimis KEK bisa mendorong percepatan atau penguatan ekonomi daerah, saran khususnya apa,” ujar Arpani.

Wakil Bupati Sahani Saleh, S.Sos, mengharapkan adanya kajian sosial menyangkut sumber daya manusia yang masih bersikap mental buruh dan belum mandiri atau belum berjiwa entrepreneur. Wabup juga mempersoalkan berbagai aturan yang menghambat kreatifitas pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Dukungan Pusat
Menanggapi masalah KEK yang disinggung oleh Deputi P2A POAN LAN Drs Desi Fernanda, M.Soc.Sc, Bupati Belitung Ir H Darmansyah Husein mengatakan area KEK hanya 2.200 hektar. Artinya, hanya sebagian kecil dari luas Kabupaten Belitung yang mencapai lebih dari 200.000 hektar. Karenanya, ”Diluar itu harus diskenariokan,” ujar Bupati.

Skenario itu, lanjut Bupati, sudah dimulai ketika Pemkab Belitung, sejak tahun 2001, menetapkan Kawasan Industri Suge (KIS) di Desa Pegantungan, Kecamatan Badau, dan secara bertahap membangunan Pelabuhan Tanjung Batu di kawasan itu sebagai pelabuhan samudera. Sampai akhir 2010 pembebasan lahan kawasan mencapai sekitar 500 hektar, pembangunan pelabuhan sudah menelan biaya Rp 120 miliar dari total dana Rp 300 miliar yang dibutuhkan.

Kini di kawasan ini sedang dibangun pabrik bioetanol berbahan baku singkong, program Dirjen Industri, Agro dan Kimia Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bekerjasama dengan Pemkab Belitung. Sementara itu, PT Timah Tbk, tutur Bupati, sedang menjajaki kemungkinan membangun pabrik tin chemical di kawasan ini.

Artinya, ada atau tidak ada KEK, Kawasan Industri Suge dan Pelabuhan Tanjung Batu akan terus dikembangkan. Untuk itulah diperlukan dukungan pemerintah pusat, baik menyangkut regulasi, pemanfaatan lahan atau alih fungsi hutan, maupun dukungan dana.

”Belum lama ini direktur PT Timah bilang kepada saya bahwa PT Timah memberikan konribusi Rp 2 triliun kepada APBN. Pertanyaan kita, berapa kontribusi untuk Kabupaten Belitung, yang timahnya dikeruk selama berpuluh tahun bahkan berabad-abad. Sepuluh persen saja dari angka itu dikontribusikan ke kita, itu sudah sangat membantu kita membangun perekonomian daerah,” ujar Bupati. ( (syafei)

Sumber: Humas Setda Kab. Belitung