Selasa, 26 Oktober 2010 01:15

DATA DAN PETA KEHUTANAN HARUS EKSTRA AKURAT

Tanjungpandan —  Bupati Belitung Ir H Darmansyah Husein mengingatkan agar data, peta, dan fungsi hutan yang tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung Tahun 2010-2030, benar-benar akurat.

Akurasi itu penting karena RTRW ini merupakan acuan pembangunan daerah ini selama dua puluh tahun kedepan. Dampaknya luas, jangan sampai terjadi permasalahan dikemudian hari. ”Apalagi kehutanan sudah makan korban. Beberapa waktu yang lalu Gubernur Sumsel. Belum lama ini Kepala Dinas Kehutanan Riau,” ujar Bupati.

Memberikan tanggapan usai mencermati paparan laporan antara RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2010-2030 yang disampaikan oleh PT Paksigurdha Paramarta, Jakarta, selaku konsultan, di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Belitung, Rabu (20/10), Bupati mengatakan, yang paling pelik sekarang ini adalah fungsi hutan. Sekali ditetapkan sebagai hutan lindung, misalnya, ia menjadi semacam keramat.

”Teorinya, kita bisa mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan. Prakteknya, proses penerbitan izin tidak semudah yang kita kira. Sampai rambut kita uban semua, izinnya belum tentu keluar,” ujar Bupati disambut derai tawa hadirin.

Karenanya Bupati menekankan agar data, peta, dan fungsi hutan RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2010-2030, baik kondisi eksisting maupun prediksinya, betul-betul dipastikan akurasinya.

Kapal Keruk
Selain data, peta, dan fungsi hutan, Bupati juga menyoroti analisis SWOT (strengths/kekuatan, weaknesses/kelemahan, opportunities/peluang, threats/ancaman) yang dilakukan oleh konsultan. Menurut analisis konsultan, salah satu acaman yang dihadapi Kabupaten Belitung adalah masalah lingkungan. Di antaranya adalah kapal keruk.

Menurut Bupati, kapal keruk bukan ancaman, tapi alat. Sama seperti peralatan lainnya. Artinya, tergantung bagaimana menggunakannya. Kalau digunakan dengan baik sesuai dengan prosedur dan aturan, dia akan memberikan manfaat dan kebajikan. Labih penting lagi, yang namanya kapal keruk, sudah tidak beroperasi lagi di Kabupaten Belitung.

”Makanya saya minta Humas mengklarifikasi berita Kompas kemarin soal rapor pengelolaan lingkungan, yang memasang foto kapal keruk dan itu dikatakan beroperasi di Kabupaten Belitung. Ditulis pula di situ bahwa penambangan timah semakin sulit dikendalikan dan sudah merambah hutan lindung. Ini kan tidak benar. Hutan lindung yang mana? Lalu kapal keruk. Yang namanya kapal keruk itu sudah ditarik dari Belitung sejak tahun 1990,” tegas Bupati.

Terkait dengan itu, Bupati minta peta pertambangan dikoreksi secara cermat. Harus dibedakan betul yang mana wilayah pertambangan laut, yang mana wilayah izin usaha pertambangan darat, yang mana pula wilayah pertambangan rakyat. Ini penting, agar tidak terjadi benturan kepentingan antara sektor pertambangan dengan sektor pertanian kehutanan, sektor perikanan kelautan, dan sektor pariwisata.

Sumberdaya alam seperti timah, ujar Bupati, merupakan anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Tidak semua daerah memilikinya, karena itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat daerah ini.

KLHS Terpadu
Disamping laporan antara RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2010-2030, pada kesempatan yang sama juga disampaikan paparan gagasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Terpadu Berbasis Pulau antara Kabupaten Belitung dan Belitung Timur oleh Kasubdid Penataan Ruang Wilayah Kementerian Dalam Negeri, Ir Gunawan, MA.

Gagasan ini disampaikan untuk menciptakan sinergi antara kedua kabupaten di Pulau Belitung ini terkait amanat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi RTRW, RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah).

Selain itu, gagasan ini juga dimaksudkan untuk mendorong percepatan pelaksanaan KLHS, karena kalau setiap daereah melakukan KLHS sendiri-sendiri, dipastikan akan mememerlukan waktu yang cukup lama.

Bupati menyambut baik gagasan ini. Namun, menurut Bupati, yang perlu keterpaduan bukan hanya KLHS, tapi juga pembangunan infrastruktur dan orientasi ekonomi seperti bandara internasional, pelabuhan samudera, dan kawasan ekonomi khusus (KEK).

”Dulu, di masa Orde Baru, ada istilah ego sektotal. Sekarang istilahnya ego wilayah. Karena ego wilayah, masing-masing ngotot mau bangun bandara,” ujar Bupati memberi contoh.

Selain Ketua DPRD Kabupaten Belitung Mahadir Basti, Kepala Bappeda Ir Hermanto, dan Pimpin PT Paksigurdha Paramarta Sugihartoyo, hadir mengikuti paparan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Belitung. ( (syafei)

Sumber: Humas Setda Kab. Belitung