Rabu, 27 Oktober 2010 09:41

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAHANAN NEGARA DALAM RANGKA PENGKAJIAN GUNA REVISI TENTANG MOBILISASI DAN DEMOBILISASI

Tanjungpandan --- Sosialisasi Undang-Undang Tentang Pertahanan Negara dalam Rangka Pengkajian Guna Revisi UU Nomor 27/1997 Tentang Mobilisasi dan Demobilisasi resmi di buka oleh Dirjen Kuathan Kementrian Pertahanan Laksamana Muda TNI Moch Jurianto, SE yang diwakili oleh Direktur Personil dan Veteran Marsma TNI Aris S Yuliadi bertempat di Ruang Sidang Pemkab, Rabu 27 Oktober 2010.

Dirjen Jurianto, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Aris mengatakan “Dengan berlakunya undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara yang menyebutkan bahwa komponen kekuatan pertahanan yang akan dimobilisasi apabila Negara dalam keadaan bahaya adalah komponen cadangan, maka undang-undang nomor 27 Tahun 2997 tentang mobilisasi dan demobilisasi saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat”.

“Pembinaan kemampuan pertahanan Negara ditujukan untuk terselenggaranya sebuah system pertahanan Negara yang dianut yaitu system pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh komponen pertahanan Negara, wilayah dan sumber daya Nasional serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman” lanjut Jurianto.

Jurianto juga mengingatkan bahwa segala Sumber Daya Nasional yang dimiliki Bangsa Indonesia harus didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Negara yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Selain itu. Bupati Belitung Ir H Darmansyah Husein dalam sambutannya mengatakan aspek pertahanan keamanan Negara merupakan faktor yang paling hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup NKRI baik dari luar Negeri maupun dalam Negeri dan hakikat pertahanan keamanan Negara adalah perlawanan rakyat semesta. Oleh sebab itu, maka setiap warga Negara berkewajiban untuk mobilisasi dan demobilisasi. Mobilisasi ditujukan untuk menanggulangi setiap ancaman yang mmebahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup NKRI. Sedangkan demobilisasi ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi dan tugas umum pemerintahan, kehidupan masyarakat, dengan tetap terpeliharanya kemampuan dan kekuatan pertahanan Negara.

Adapun yang hadir dalam acara tersebut Andi Saparudin Lana SH selaku Ketua DPRD Kab Belitung, Rombongan dari Kementrian RI Kol Inf. Drs. ABD. Ghofar N. SH, MSi, Kol CPL. Dr Bisler Simbolon, Letkol (Purn) Suardi SA IBI, Letkol CHK Jamaruba Silaban Sh, MH, Dra. Meiwana Sinisuka, MM, Danang Puji Utama, SH. MSi, B Suraniwati, Unsur Muspida se-Kabupaten Belitung, para undangan dan peserta sosialisasi.
Sumber: Humas Setda Kab. Belitung