Rabu, 3 November 2010 10:43

PESERTA BINTEK PRAKTEK SUSUN SOP DAN SP

Tanjungpandan—Memasuki hari kedua pelaksanaan Bimbingan Teknis Standard Operating Procedures (SOP) dan Standar Pelayanan Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan Pemkab Belitung melalui bagian Organisasi Setda Kabupaten Belitung, para peserta diwajibkan untuk praktek menyusun SOP dan SP baik itu secara kelompok maupun indivindu terkait bidang tugas pelayanan di SKPD masing-masing.

Penyusunan SOP maupun SP dilakukan per kelompok yang mana masing-masing peserta dibagi menjadi 5 kelompok, ditambah penyusunan SOP dan SP sebagai tugas mandiri yang harus disusun masing-masing peserta sebagai bahan laporan pelaksanaan bintek yang nantinya akan disampaikan kepada Kepala Satker di SKPD masing-masing.

Hasil penyusunan SOP dan SP ini akan dipresentasikan dan didiskusikan bersama pada Kamis, 4 Oktober 2010 dalam rangka meningkatkan wawasan,pengetahuan dan keterampilan para peserta bintek agar memiliki kemampuan teknis dibidang penyusunan pedoman pelayanan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang khususnya yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan dasar.

Sebelumnya para hari pertama pelaksanaan Bintek, para nara sumber yang berasal dari LAN RI menyampaikan materi tentang Standard Operating Procedures (SOP), Standar Pelayanan dan Upaya Reformasi Birokrasi,Keterkaitan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan (SP) dan Standard Operating Procedures (SOP), Penyusunan Standar Pelayanan Publik,Standard Operating Procedures (SOP) Administrasi Pemerintah serta Praktek penyusunan SOP dan SP.

Bintek ini merupakan kegiatan bintek yang pertama kalinya di gelar oleh Pemkab Belitung dalam rangka peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan kualitas sumber daya aparatur daerah di bidang Administrasi Pemerintah. Upaya ini dilakukan terkait penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) dan Standar Pelayanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayahgunaan Aparatur Negara Nomor:PER/15/m/pan/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi dengan difasilitasi Widyaiswara dari Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Pelayanan publik merupakan gambaran nyata dari kinerja instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, masing-masing SKPD rasanya perlu menyusun dan menerapkan SOP dan SP karena standar pelayanan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
Sumber: Humas Setda Kab. Belitung