Kamis, 24 Juli 2008 09:22

Pengunduran Diri Bupati/Wakil Bupati Belitung 2004-2009

Tanjungpandan (WP), Rapat Paripurna XIV Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Belitung Tahun Sidang 2008, Kamis (24/7) mengesahkan usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Belitung Periode 2004-2009. Rapat paripurna ini melaksanakan dua agenda yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Belitung Drs.Suhardi. Pertama pengesahan Pengunduran diri Bupati dan Wakil Bupati Periode 2004-2009. Kedua menyampaikan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Belitung tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Materi LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Belitung Periode 2004-2009 menetapkan Ketua merangkap anggota Ir.Drs. Rusli Saie, Wakil Ketua merangkap anggota Sastrawan Amd, Sekretaris merangkap anggota Abdul Cholid. Enam anggota lainnya yaitu Amirudin Hamzah SH, Iskandar Usman, Taufik Rizani, Efendi, Khairul Anwar dan Samsidi. Ir.H.Darmansyah Husein pada tanggal 30 Juni 2008 menyatakan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Bupati Belitung terhitung tanggal 21 Juli 2008 dan disetujui Menteri Dalam Negeri RI melalui Surat Nomor 131.19/1970/SJ tanggal 14 Juli 2008 perihal persetujuan pengunduran diri sebagai Bupati Belitung dan ditandatangani atas nama Mendagri oleh DR.Soerjangon Situmorang selaku Dirjen Otonomi Daerah. Sementara Andi Saparudin Lanna SH pada tanggal 30 Juni 2008 telah menyatakan pengunduran diri terhitung tanggal 17 Juli 2008 dan disetujui Menteri Dalam Negeri RI melalui surat nomor 131.19/1971/Sj tanggal 14 Juli 2008 perihal persetujuan pengunduran diri sebagai Wakil Bupati Belitung . Keduanya akan mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2008 seperti yang diamanatkan pada pasal 58 huruf a UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebelum mengundurkan diri terlebih dahulu menyampaikan Surat Pengunduran Diri. Berkaitan ini DPRD harus melaksanakan Rapat Paripurna selambat-lambatnya 3 hari setelah KDH mengundurkan diri ke KPUD sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.2/1189/SJ/tanggal 7 Mei perihal Tindak Lanjut UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (fithrorozi). Sumber: