Senin, 29 November 2010 09:49

BUPATI SAMPAIKAN JAWABAN EKSEKUTIF TENTANG APBD 2011 DAN RAPERDA 2010

Tanjungpandan---Terkait pelaksanaan koreksi tes CPNS Tahun 2010 yang tidak dilakukan secara langsung, hal ini sesuai Rakor BKD se-Propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tanggal 29 September 2010 tentang kesepakatan koreksi atas jawaban soal tes CPNS dilakukan oleh UNPAD di Bandung dengan disaksikan/diawasi oleh masing-masing utusan dari seluruh Kabupaten Propinsi sendiri. Namun disayangkan bahwa kesepakatan bersama tersebut telah dilanggar oleh Kabupaten Belitung Timur dengan melaksanaan sendiri koreksi atas hasil tes CPNS, ungkap Bupati Belitung Ir H Darmansyah Husein saat memberikan jawaban eksekutif atas pemandangan umum yang disampaikan Harsono H Katis pada Rapat Paripurna ke-16, Jum’at 19 Nopember lalu, terkait pelaksanaan koreksi jawaban tes CPNS di Kabupaten Belitung yang pengoreksiannya tidak dilaksanakan ditempat.

Pada pemandangan umum anggota dewan terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2011 sebanyak empat anggota dewan menyampaikan pemandangan umumnya, diantaranya Sdr. Harsono H Katis, Samad, A.Md, Suhardi dan Marjaya Rachmat.

Menjawab pemandangan umum yang disampaikan Samad, A.Md terkait kekurangan dokter-dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dan di Puskesmas yang ada di setiap kecamatan, termasuk dokter spesialis dijelaskan bahwa kekurangan dokter spesialis telah diusahakan dalam proses kerja sama dengan FK UNPAD, sekaligus untuk pemenuhannya juga akan diusahakan kerja sama dengan universitas lain bila memungkinkan.

Menanggapi pertanyaan Sdr Suhardi terkait terobosan-terobosan yang inovatif dan kreatif pada sektor pariwisata dijelaskan bahwa ada dua terobosan penting yang telah dilakukan Pemkab Belitung diantaranya, mempersiapkan Homestay di destinasi wisata, khususnya di Kecamatan Sijuk, dan mulai Tahun 2010 Kabupaten Belitung bekerjasama dengan Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata telah membina masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pariwisata.

Point terakhir menanggapai pertanyaan Marjaya Rachmat terkait dengan perbaikan jalan, baik jalan propinsi maupun jalan kabupaten yang pengaspalannya tidak rata dan mudah terkelupas dijelaskan bahwa untuk pekerjaan Proyek APBN (Jalan Nasional) pengaspalan di Jalan Sudirman tidak merata karena untuk lapisan aspal Surface Cause (penutup) menggunakan aspal asbuton, tapi bukan lapisan HRS.WC, lapisan aspal asbuton sangat sulit untuk kerataan seperti aspal HRS WC (Hotmix)

Untuk pekerjaan proyek APBD Kabupaten yang tidak rata seperti di Jalan A Yani, kami telah menginstruksikan kepada rekanan PT ABA JAYA UTAMA untuk menutupi ketidakrataan akibat terjadi hujan pada saat pengaspalan dengan lapisan latasir (Sand sheet) namun tidak semuanya, masih ada yang belum diperbaiki dan akan dilaksanakan perbaikannya pada masa pemeliharaan (selama 6 bulan). Dan untuk pengerjaan aspal yang cepat lepas, menurut hemat kami terjadi di jalan Propinsi di daerah sepanjang Air Saga dan kami telah menginformasikan kepada Dinas PU Propinsi Cq UPTD baik secara tertulis maupun lisan, jelas Darmansyah.

Usai menyampaikan jawaban eksekutif terhadap nota keuangan rancangan peraturan tentang RAPBD, Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Belitung berlanjut dengan agenda Jawaban Eksekutif Terhadap Rancangan Peraturan Daerah sekitar pukul 11.00 WIB.

Dalam pemandangan umum ini sebanyak dua orang anggota dewan menyampaikan pemandangan umunya diantaranya, Sdr Taufik Rizani, A.Md dan Drs Suhardi. Terhadap pertanyaan yang diajukan Sdr Taufik Rizani, A.Md yang menanyakan mengenai pemekaran Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, dijelaskan bahwa pemerintah telah menyampaikan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang desa dan kelurahan kepada DPRD Kabupaten Belitung padsa hari Rabu, tanggal 24 November 2010 dengan surat pengantar nomor: 0896/11/2010 Perihal  Penyampaian 3 (tiga) Raperda tentang Desa dan Kelurahan. Penyampaian 3 (tiga) Raperda kabupaten Belitung tersebut yaitu, pertama, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten belitung tentang Pembentukan Desa Pelepak Pute, dan Desa Tanjong Tinggi, Kecamatan Sijuk, Desa Ibul Kecamatan Badau, Desa Aik Pelempang, Desa Aik Ketekok dan Desa Aik Rayak Kecamatan Tanjungpandan,

Kedua, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pembentukan Kelurahan kampong Damai di Kecamatan Tanjungpandan dan Ketiga, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Status Desa Paal Satu menjadi Kelurahan Paal Satu, Desa Tanjungpendam menjadi Kelurahan Tanjungpendam, Desa Lesung Batang menjadi Kelurahan Lesung Batang, Desa Pangkallalang menjadi Kelurahan Pangkallalang, Desa Aik Ketekok menjadi Kelurahan Aik Ketekok dan Desa Aik Rayak menjadi Kelurahan Aik Rayak di Kecamatan Tanjungpandan.

3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tersebut diatas siap untuk dibahas secara musyawarah bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung dan Pemerintah kabupaten Belitung.

Selanjutnya berkaitan dengan pajak sebagai sumber penerimaan daerah yang disampaiakn Drs Suhardi, dijelaskan Bupati bahwa filosofi pajak sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib bagi badan dan orang pribadi, dimana orang pribadi akan diatur klasifikasinya yang secara tersirat tidak akan membebani tetapi sebaliknya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk pembahasan lebih lanjut dewan telah membentuk panitia khusus (pansus) yang diketuai Taufik Rizani, wakil ketua Fahrul Watoni, sekretaris Hellyana, dan anggota Junaidi Rachmad, Ishak Holidi, Harsono H Katis, Hasbi, Marjaya Rachmad, Amran Muslimin, Fredy, dan Deky Siswoyo.

Untuk pembahasan Raperda difokuskan pada tiga Raperda diantaranya, Raperda tentang pajak daerah, Raperda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Raperda pengikat dana anggaran pembangunan jembatan Sungai Padang.

Turut hadir dalam Rapat Paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Belitung Andi Saparudin Lanna, SH, Wakil Ketua II Jumaidi Haminte, S.Ip, 22 Anggota DPRD Kabupaten Belitung, para Muspida atau yang mewakili, Kepala Dinas/Badan/Kantor, Kabag atau yang mewakili di Lingkungan Pemkab Belitung, serta para undangan lainnya.
Sumber: Humas Setda Kab. Belitung