Senin, 29 November 2010 09:52

SOSIALISASI GUGUS TUGAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PTPPO)

Tanjungpandan --- Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO) khususnya perempuan dan anak serta Eksploitasi Seksual Anak (ESA) merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia juga merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Maka dari itu sebagai pihak terkait dengan masalah diatas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung mengadakan Sosialisasi Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang bertempat di Graha Resto, pada Kamis,  25 November 2010.

Dalam sambutan Bupati Belitung Ir Darmansyah Husein yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Adminitrasi Setda Kabupaten Belitung Drs.Arham Armuza, S.Ip mengatakan, praktek-praktek perdagangan orang di Indonesia telah lama berlangsung, namun landasan hukum yang ada tidak memadai untuk penanganan dan proses hukum dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Disisi lain perdagangan orang dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara.

Oleh karena itu, pemerintah segera melakukan tindakan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang sebagai salah satu payung hukum dalam pemberantasan TPPO, ungkap Arham.

Selanjutnya ditambahkan Arham, mengingat besar dan luasnya dampak dari perdagangan orang, maka sosialisasi seperti ini perlu untuk dilaksanakan agar terbentuk pemahaman dan kesadaran di kalangan masyarakat sehingga pemberantasan TPPO berjalan dengan lancar tanpa banyak kendala.

Diakhir sambutannya Arham menekankan pentingnya sosialisasi PPTO ini untuk dilaksanakan secara berkesinambungan serta diinformasikan kepada masyarakat luas. “Mari kita perangi perdagangan orang sebagai bentuk baru dari perbudakan di zaman modern ini sesuai dengan peran dan tugas kita masing-masing”, ajaknya.

Sementara itu, Dra Hotmaria Ida selaku ketua pelaksana melaporkan bahwa peserta sosialisasi terdiri dari Dinas Instansi terkait Vertikal/Otonom, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM, Camat, Lembaga Perguruan Tinggi, Karang Taruna serta PWI yang total berjumlah 60 orang.
Hotmaria juga menyebutkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencegah terjadinya segala bentuk dan praktek yang berindikasikan pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Anak, mewujudkan pelayanan yang memadai untuk rehabilitasi kesehatan, mewujudkan pelayanan yang memadai untuk rehabilitasi sosial perulangan, dan reintegrasi sosial, mengembangkan norma hukum yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan atau korban, meningkatkan penegakkan hukum terhadap pelaku dan perlindungan hukum bagi saksi atau korban, serta membangun dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan di tingkat Kabupaten, Propinsi dan Pusat.

Adapun 4 narasumber yang memberikan materi diantaranya 2 orang dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Drs Agam Bekti Nugraha dan Fivi Diawati, 1 orang dari Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Propinsi Bangka Belitung Dra Nursaadah, MM serta dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung.

Materi yang dibahas dalam kegiatan Sosialisasi PTPPO, terkait UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Rencana Aksi Nasional (RAN), Peraturan Presiden No 69 Tahun 2008, serta Rencana Aksi Daerah.

Turut hadir dalam acara pembukaan, Unsur Muspida Kabupaten Belitung, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, peserta sosialisasi dan para undangan lainnya.
Sumber: Humas Setda Kab. Belitung