Rabu, 8 Desember 2010 13:44

PENGAWASAN BBM BERSUBSIDI DENGAN SMART CARD

Tanjungpandan—Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar presentasi penegembangan sistem pengawasan volume penggunaan BBM bersubsidi jenis bensin premium dan minyak solar secara tertutup dengan menggunkan smart card (kartu pintar) sektor transportasi darat pada Jum’at, 4 Desember 2010 di hadapan Bupati Belitung Ir H Darmansyah Husein beserta segenap Jajaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pengembangan konsep pengawasan dengan menggunakan smart card ini mengacu pada landasan hukum berdasarkan peraturan UU No.22 Tahun 2001 yang mana Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI.

Gagasan ini dilatarbelakangi kebutuhan bahan bakar yang didominasi oleh minyak solar diikuti oleh premium yang cukup tinggi. Karena kedua jenis BBM tersebut dikonsumsi 85 % seiring dengan pertambahan KBM. Berdasarkan fakta inilah maka perlu diciptakan volume BBM bersubsidi jenis BBM tertentu yang tepat sasaran mellaui kebijakan pengaturan penyediaan dan penggunaan jenis BBM tertentu melalui pendistribusian secara tertutup dengan instrumen kartu pintar/kendali.

Pengembangan sistem pengawasan volume penggunaan BBM secara tertutup di Propinsi Bangka Belitung bertujuan untuk mewujudkan tugas pendistribusian volume jenis BBM tertentu Premium dan Minyak Solar tepat sasaran dan tepat volume, memberikan umpan balik informasi yang dapat dipergunakan senagai acuan dalam perhitungan besaran alokasi volume dan kontrol pajak BPKB, serta menyediakan informasi dalam rangka pengambilan kebijakan.

Sementara Kartu Fasilitas (Smartcard) BBM bersubsidi ini digunakan sebagai kartu kendali penggunaan BBM bersubsidi hasil rancangan Tim BPH Migas yang mana merupakan sebuah sistem pemantauan lintas sektoral yang juga dapat digunakan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kepolisian Daerah untuk menetapkan pendapatan dari sektor pajak dan pelacakan sebaran kendaraan bermotor yang beredar di tiap kabupaten/kota.

Kartu ini berfungsi untuk mengaplikasikan data informasi tentang penggunaan jenis bahan bakar tertentu yaitu, bensin premium dan minyak solar, dari data informasi tersebut dapat diketahui tentang jumlah pasokan BBM pada daerah tertentu guna mencegah kelangkaan BBM dan lonjakan harga dari BBM itu sendiri agar BBM jenis tertentu tersebut tetap stabil.

Cara kerja Penggunaan smart card ini yakni, peralatan smart card yang berada di SPBU akan terhubung secara langsung dengan Kantor BPH Migas di Jakarta. Sehingga, BPH Migas bisa memonitor penjualan BBM di masing-masing SPBU. Lamanya masa uji coba penggunaan smart card diperkirakan memakan waktu minimal selama satu bulan.

Untuk wilayah Kabupaten Belitung sendiri, penggunaan smart dinilai masih belum menjadi keperluan yang mendesak, hal ini dikarenakan keberadaan SPBU yang ada masih terbilang minim, ditambah banyaknya masyarakat yang masih mengandalkan jasa bensin eceran untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bakarnya, apalagi bagi kalangan masyarakat di beberapa desa/kecamatan dirasa sulit menjangkau keberadaan SPBU yang hanya ada di pusat kota.

Namun keberadaan smart card ini disatu sisi mungkin juga akan mamberikan kemudahan dan keteraturan dalam pengawasan BBM, hanya saja masih diperlukan beberapa pertimbangan dan perencanaaan matang untuk mewujudkan keoptimalan pemakaian kartu ini. Karena tujuan akhir penggunaanya tentu ingin mewujudkan kemudahan bagi masyarakat dan terciptanya transparansi penyaluran BBM yang tepat volume, tepat jenis dan tepat sasaran.
Sumber: Humas Setda Kab. Belitung