Rabu, 15 Desember 2010 15:07

KATA AKHIR FRAKSI DPRD KABUPATEN BELITUNG

Tanjungpandan---Rapat Paripurna ke-24 Masa Persidangan III DPRD Kabupaten Belitung Tahun Sidang 2010 dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Belitung terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berlangsung Rabu, 15 Desember 2010 di Ruang Rapat DPRD.

Rapat Paripurna berlangsung sekitar pukul 09.30 WIB dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Belitung Andi Saparudin Lanna, SH dan dihadiri anggota DPRD sebanyak 23 anggota. Dalam penyampaian kata akhir sebanyak 6 orang anggota DPRD menyampaikan pendapat akhirnya sebagai proses akhir pembahasan, diantaranya Taufik Rizani, A.Md mewakili farksi PDI-Perjuangan, Idrianto dari fraksi PBB, Hasbi dari fraksi Golkar, Hellyana dari fraksi PPP, Freddy, SE dari fraksi Bangsa dan Amran Muslimin dari fraksi Amanat Demokrat.

Keseluruhan hasil rapat memutuskan untuk menerima dan menyejutui 2 Raperda dimaksud untuk disahkan menjadi Perda, tentunya dengan memperhatikan berbagai usulan dan masukan para anggota DPRD yang secara keseluruhan mengharapkan penerapan Perda ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi dan tujuan yang telah disepakati untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya Bupati Belitung Ir H Darmansyah Husein mengatakan sebagaimana kita maklumi bersama Raperda tentang Pajak Daerah merupakan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang mengamantkan 11 jenis pajak yang berhak dipungut oleh Kabupaten/Kota yakni, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Selanjutnya dari ketiga jenis pajak baru diantaranya, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan harus segera disiapkan perangkat hukumnya, karena per Tanggal 31 Desember 2010 rekeningnya di pemerintah pusat sudah ditutup, tambah Darmansyah.

Sementara berkaitan dengan Raperda tentang Penyelenggaraan  Administrasi Kependudukan berkaitan dengan kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pengesahan Raperda menjadi Perda disahkan dengan penandatanganan bersama Draf Raperda yang dilaksanakan Bupati Belitung Ir H Darmansyah Husein dan Ketua DPRD Kabupaten Belitung dengan disaksikan para anggota dewan, Jajaran di Lingkungan Pemkab Belitung serta segenap undangan lainnya.
                                       
Sumber: Humas Setda Kab. Belitung