Kamis, 16 Desember 2010 09:51

LPPD KAKOT MASIH BURUK

Tanjungpandan — Selitar 50 persen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan 497 kabupaten dan kota (kakot) kepada Kementerian Dalam Negeri, masih buruk. Penyebab utamanya adalah rendahnya kemampuan kakot menyediakan data. Banyak data indikator yang tidak diisi, sebagaian data yang disampaikan tidak akurat.

Informasi ini disampaikan Kepala Sub Direktorat Wilayah IV Direktorat Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bonar Frans Sihite, saat menjadi fasilitator tunggal Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD di Gedung Serba Guna Pemkab Belitung, Rabu (8/12).

Bimbingan teknis yang diikuti pejabat dan staf yang membidangi perencanaan dan pelaporan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung itu berlangsung hingga Jumat (10/12). Selain peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan LPPD, tata cara dan praktek pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK), bimbingan teknis juga meliputi konsultasi dan koreksi hasil pengisian IKK.

Merugikan Kakot
Menurut Bonar Sihite, kemampuan kakot menyediakan data masih rendah. Evaluasi yang dilakukan Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap LPPD kakot tahun 2007, misalnya, menunjukkan sekitar 60% kakot hanya mampu menyediakan 0-50% data IKK LPPD.  Sekitar 30% lainnya sudah cukup baik, mampu menyediakan 50-75% data IKK.

Data sendiri, kata Bonar, masih banyak yang tidak akurat. Antara data kependudukan dengan data kependidikan, misalnya, berbeda. ”Dalam data kependudukan jumlah penduduk berusia 7-12 tahun tercantum, misalnya, 10 ribu. Dalam data kependidikan, jumlah penduduk kelompok usia yang sama, yang menjadi pembagi rumus IKK Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni, tercantum lebih atau kurang dari 10 ribu. Kan tidak nyambung,” ujar Bonar Sihite.

Tidak lengkapnya penyampaian data dan tidak akuratnya data yang disampaikan, lanjut Bonar, jelas merugikan kakot sendiri. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) menjadi rendah, good governance tidak berjalan. Bila hal ini terjadi tiga tahun berturut-turut, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), pemerintah akan melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD).

Ada tiga aspek yang dinilai dalam EKPOD. Pertama kesejahteraan masyarakat, kedua pelayanan umum, dan ketiga daya saing daerah. Bila Tim EKPOD menyimpulkan kakot tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, Kementerian Dalam Negeri akan merekomendasikan kepada Presiden untuk menghapus dan menggabungkan kakot bersangkutan dengan kakot yang lain.

Manajemen Data Kinerja
Rendahnya kemampuan kakot menyediakan data yang lengkap dan akurat, yang berimplikasi pada buruknya LPPD, menurut Bonar Sihite disebabkan belum terbangunnya komitmen pengembangan manajemen data kinerja. Untuk membangun komitmen itu diperlukan pengembangan kapasitas, baik di tingkat individu, kelembagaan, maupun sistem.

Ditingkat individu, keterampilan pejabat atau staf yang menangani pengumpulan dan penyusunan data kinerja perlu ditingkatkan. Peningkatan keterampilan tersebut seyogyanya diberangi dengan peningkatan motivasi, baik dengan peningkatan apresiasi terhadap kerja pengumpulan dan penyusunan data kinerja maupun dengan pemberian insentif.

Ditingkat kelembagaan, SKPD perlu melakukan review terhadap tugas pokok dan fungsi, apakah tugas pokok dan fungsi pengumpulan dan penyusunan data kinerja sudah terakomodir secara jelas dalam struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) masing-masing SKPD. Tugas pokok dan fungsi tersebut ditetapkan dengan keputusan.

Sedangkan ditingkat sistem, diperlukan kerangka aturan dan kebijakan yang mendukung pengembangan kapasitas di tingkat individu dan kelembagaan, baik yang berkaitan dengan SOTK dan Standar Operasional Prosedur (SOP), maupun yang berkaitan dengan keputusan penugasan pejabat atau staf yang menangangi pengumpulan dan penyusunan data kinerja.

Selain itu, Bonar juga menekankan perlunya kakot mengimplementasikan pengukuran kinerja mandiri sebagaimana dimanatkan Pasal 32 sampai Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EPPD. (syafei)
Sumber: Humas Setda Kab. Belitung