Rabu, 2 Februari 2011 05:31

IKATAN DOKTER INDONESIA CABANG BELITUNG TEMUI BUPATI BELITUNG

TANJUNGPANDAN, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Belitung, kemarin sore sekitar Pukul 15.30 WIB melakukan pertemuan dan silaturahim dengan Bupati Belitung Ir. H. Darmansyah Husein, bertempat di Ruang Kerja Bupati Belitung Jalan A. Yani No. 1 Tanjungpandan. Pertemuan IDI Belitung untuk pertama kalinya dengan Bupati Belitung ini selain untuk memperkenalkan ketua dan para pengurus IDI Belitung juga ditujukan untuk menyampaikan segala permasalahan yang dihadapi para dokter di Pulau Belitung (Kabupaten Belitung dan Belitung Timur).

    Dokter Iwan yang mengetuai IDI Belitung bersama dengan pengurus IDI Belitung lainnya seperti dokter Wahyudi, Dokter Bambang dan kawan-kawan dengan didampingi oleg Kepala Dinas Kesehatan Belitung Dr. Wilyati Husein, Plt. RSUD Belitung Rusdi serta Kepala DPPKAD Belitung Drs. Syarfani Syamsuddin, Ak.MM menyampaikan bahwa saat ini IDI Belitung yang  beranggotakan 50 orang dokter pemerintah dan swasta berkomitmen kuat senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalitas melalui keikutsertaan para anggotanya di berbagai seminar serta workshop. Untuk itu, IDI Belitung berharap pemerintah Kabupaten Belitung dapat memfasilitasi keinginan tersebut, termasuk menyediakan gedung atau kantor bagi IDI Belitung. “Maunya kami bahkan kalau memungkinkan bukan dokter-dokter Belitung yang berangkat seminar ke Jakarta, namun dokter-dokter dari luar daerah yang ke Belitung dan mengadakan seminar disini, jadi kita yang adakan disini dengan IDI Belitung sebagai koordinatornya sekaligus untuk mempromosikan segala potensi wisata Belitung yang indah ke masyarakat luar. Ini, adalah sedikit harapan dan mimpi kami”, ungkap dokter Iwan.

    Menjawab hal tersebut, Bupati Belitung mengatakan bahwa harapan dan keinginan tersebut bukanlah sebuah mimpi, tapi suatu hal yang sangat mungkin dan realistis untuk diwujudkan. “Insyaallah Pemkab Belitung akan berusaha untuk dapat membantu kesulitan-kesulitan yang dialami IDI Belitung, mengingat peran Dokter yang amat vital bagi terwujudnya masyarakat Belitung sehat. Karena kesehatan dan pendidikan adalah prioritas penting program pemerintah saat ini”, jelas Darmansyah.

    Selama ini, menurut Darmansyah dirinya memang belum pernah menerima keluhan yang disampaikan oleh dokter-dokter Belitung, ternyata banyak juga masalah yang agak ruwet sehingga perlu solusi segera, seperti masalah sertifikasi dokter, izin praktek, dan juga maalpraktek yang kini kerap jadi perhatian publik. “Untuk itulah pertemuan seperti perlu kita lakukan. Para dokter perlu difasilitasi karena dengan adanya dokter-dokter yang kredibel artinya kesehatan masyarakat pun serta merta turut terjamin”, ungkap Darmansyah.

    Sebagai informasi yang dilansir dari majalah Jendela Kesehatan, akhir-akhir ini tuntutan hukum terhadap dokter dengan dakwaan melakukan malpraktek makin meningkat dimana-mana, termasuk di negara kita. Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dimana masyarakat lebih menyadari akan haknya. Disisi lain para dokter dituntut untuk melaksanakan kewajiban dan tugas profesinya dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Dokter saat ini bisa dikatakan mengalami masa-masa frustrasi akibat dampak perubahan dalam sistem pelayanan kesehatan di hampir semua negara termasuk  Indonesia yang mengancam sifat dan nilai-nilai dasar profesionalisme medis.

    Berbagai macam isu tuntutan hukum terhadap dokter dapat di kategorikan sebagai berikut:
1. Malpraktek; Pada peraturan Hukum RI tidak dijelaskan definisinya. Tetapi ada kriteria 4D yang dapat dinilai, yaitu: duty, dereliction of that duty, damaged, direct causal relationship.

2. Kelalaian Bukan sengaja, meliputi: kelalaian tidak merujuk, kelalaian tidak konsultasi dengan dokter sebelumnya, kelalaian mendeteksi komplikasi, instruksi Medis per-telepon.

3. Lack of Skill; melakukan tindakan medis dengan kompetensi yang kurang/diluar kompetensinya.

4. Medical Error; ketidakberhasilan melakukan suatu prosedur tindakan medis terencana akibat kekeliruan tertentu secara tidak sengaja.

5. Medical Blunder; Suatu tindakan medis yang bersifat buruk, bodoh dan dilakukan secara sembarangan dan menimbulkan akibat negatif output.

6. Kecelakaan Medis; Lebih kearah tidak disengaja (misalnya: saat operasi terjadi kerusakan alat respirator).

7. Resiko Medis: Hampir semua tindakan medis beresiko, oleh karena itu perlu dijelaskan pada pasien dan keluarganya tentang  resiko tersebut, kemudian dicantumkan dalam Informed Concent.

    Profesionalisme medis lebih sering diabaikan oleh dokter di masa sekarang jika dibandingkan dengan masa lalu. Saat ini, profesi kedokteran dihadapkan oleh sebuah ledakan kemajuan teknologi, perubahan kekuatan pasar ekonomi, masalah dalam penyediaan layanan kesehatan, bioterorisme, dan globalisasi. Buntutnya, menurunnya profesionalitas ini juga dikarenakan kurangnya penekanan pada pentingnya profesionalisme medis tersebut.

    Menilik kembali perjalanan panjang seseorang bisa menjadi dokter, sebenarnya penggemblengan profesionalitas ini sudah ada sejak ia akan masuk ke fakultas kedokteran. Seleksi ketat dengan peminat calon mahasiswa paling banyak dan kuota yang terbatas, sehingga pada dasarnya harus memiliki modal intelegensi di atas rata-rata atau bisa dikatakan bahwa mahasiswa fakultas kedokteran adalah orang yang terpilih.

    Setelah lulus pun masih banyak alur regulasi yang harus dipenuhi agar dokter tersebut bisa melaksanakan upaya kesehatan, seperti yang di atur dalam UU no 29 th 2004 tentang Praktik Kedokteran (medical practices).

Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk:
* Memberikan perlindungan kepada pasien
* Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter
* Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dokter.

    Di bawah lembaga Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden ini mempunyai

fungsi yaitu pengaturan, pengesahan,penetapan, serta pembinaan dokter yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Alur proses regulasi terdiri dari :
1. Sertifikasi: Di dapatkan setelah lulus dari fakultas kedokteran dari institusi terkait. Menjadi syarat untuk menempuh ujian kompetensi.

2. Sertifikat kompetensi: Didapatkan setelah lulus ujian kompetensi yang diadakan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Propinsi (MTKP). Menjadi syarat untuk melakukan registrasi di KKI.

3. Surat tanda registrasi: Dikeluarkan oleh KKI, Surat Tanda Registrasi adalah pencatatan resmi dokter yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu, serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan sesuai kompetensinya. Merupkan syarat untuk mendapatkan surat ijin praktik (SIP).

4. Surat ijin praktik (SIP): Sesuai Permenkes No. 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran, SIP di keluarkan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten setempat sebagai bukti dokter tersebut boleh melakukan upaya kesehatan. Dengan kuota maksimal tiga tempat dan jangka waktu lima tahun.

5. Kredential dan Surat Kewenangan: Dikeluarkan oleh lembaga atau komisi kesehatan rumah sakit kepada dokter untuk diberikan ijin khusus melakukan tindakan medis tertentu. **** (Zakina)


Sumber: Humas Setda Kab. Belitung