Jum'at, 18 Februari 2011 10:25

PERTAMINA TAMBAH PASOKAN BBM 200 KL/HARI

Tanjungpandan---Saat ini masyarakat Belitung tak perlu lagi risau akan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin yang sulit didapat, karena menyikapi persoalan ini PT Pertamina Palembang sejak Senin (14/2) yang lalu telah menambah suplai bensin ke masing-masing SPBU di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.

Seperti dijelaskan Hermawan, pemilik SPBU di Jalan Baru, Tanjungpandan yang menerima sms dari Pertamina menjelaskan bahwa Pertamina bukannya tidak peduli dengan masalah BBM di Pulau Belitung, bahkan saat ini Pertamina telah mengucurkan penambahan suplai BBM jenis premium ke masing-masing SPBU yang ada di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.

Oleh karena itu, dihimbau kepada masyarakat agar tidak perlu risau dan takut dengan isu kelangkaan bensin. Hasil penjabaran pihak Pertamina dan realisasinya di masing-masing SPBU beberapa hari ini menyatakan kuota bensin yang ada sangat mencukupi, bahkan Pertamina siap menambah suplai BBM hingga beberapa waktu ke depan.

Selanjutnya menurut Iwan, Pertamina akan mensuplai 200 KL setiap hari untuk Pulau Belitung ini. Untuk SPBU kami sendiri sudah ditambah menjadi 56 KL dari kuota awal yang hanya 32 KL, dan sekarang antrean sekarang sepi dan cenderung membaik, jelasnya. seperti dilansir dari Harian Pos Belitung, Jum’at, 18 Februari 2011.

Sementara Bupati Belitung Ir H Darmansyah Husein dalam Rapat Khusus di Lingkungan Pemkab Belitung yang digelar pada Kamis, 17 Februari 2011 terkait diskusi pembahasan masalah seputaran program Pemkab Belitung Tahun 2011 di Ruang Rapat Bupati, mengatakan bahwa terkait masalah BBM yang banyak dikeluhkan masyarakat, diantaranya terkait penentuan kuota BBM yang dikeluhkan masyarakat pada dasarnya tidak berada ditangan kita, hal ini bukan menjadi hak Pemkab Belitung untuk menentukan kuota BBM yang dibutuhkan, dan kita pun bukanlah pihak yang boleh mengusulkan, kita hanya boleh mengeluh kepada pihak yang berhak mengusulkan hal ini yakni, BPH Migas, dan yang berhak mengambil keputusannya adalah DPR RI dan keputusan ini diambil tidak setiap saat, keputusan ini diambil pada saat menentukan RAPBN yang hanya bisa diputuskan dua kali dalam satu tahun yakni, RAPBN Induk dan RAPBN Perubahan, Jelas Bupati.

“Adapun hal-hal yang bisa kita lakukan saat ini adalah membuktikan dan mencari angka-angka yang dapat menyakinkan BPH Migas bahwa kuota BBM kita memang kurang. Ini yang harus kita lakukan, sehingga masyarakat tidak mengangap Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa”, ungkap Bupati.

Berkaitan dengan kegiatan distribusi BBM yang berasal dari Plaju ke jober ke SPBU dan ke masyarakat baik itu melalui pengerit atau langsung dari masyarakat tidak ada yang melenceng kemana-mana. Ini artinya kalau BBM bersubsidi memang harus untuk rakyat bukan untuk industri. Terkait masalah penyimpangan yang bisa saja terjadi, dalam hal ini Pemkab tidak berhak menindak, hal ini menjadi kewenangan kepolisian untuk bertindak tegas. Kita hanya bisa bekerjasama dan berkoordinasi dengan kepolisian.

“Hari ini saya sudah panggil Jober, kemarin antara Jober dan BPH Migas. Saat ini kita akan melakukan langkah-langkah seperti halnya kita akan bikin pangkalan BBM bersubsidi, pangkalan premium, dan pangkalan minyak tanah. Hal ini sebetulnya tidak diatur dan memang tidak dibolehkan, namun ini sifatnya darurat dan sementara saja”, jelasnya.

Terkait persoalan apabila pengerit dibatasi, maka diperkirakan masyarakat kita yang di Membalong, Badau, Sijuk akan kesusahan atau tidak kebagian BBM. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini, ditempat-tempat tertentu dengan bekerjasama dengan perusahaan yang sudah ada akan kita siapkan pangkalan BBM, dan hal ini harus kita realisasikan.

Selanjutnya untuk BBM non subsidi melalui 2 jalur yakni, lewat perusahaan yang sekarang menangani itu dan lewat PT Timah. Kita sudah punya kesepakatan kemarin. Program ini harus jalan, oleh karenanya saya minta dukungan semua Dinas/Instansi terkait termasuk para Camat agar dapat berkoordinasi dengan Kades, jelas Bupati.

Berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah kelangkaan BBM, Pemkab Belitung juga telah melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan segenap unsur Muspida. Salah satu upaya dilakukan dengan melakukan sidak ke beberapa SPBU di Tanjungpandan serta menerapkan kartu monitor guna meminimalisir terjadinya kendaraan yang mengisi BBM secara berulang-ulang. Harapan kita bersama tentunya menginginkan agar kondisi ini dapat cepat terselesaikan dengan adanya kerjasama dan dukungan masyarakat terhadap kinerja Pemkab dalam upaya meminimalisir persoalan kelangkaan BBM yang seringkali terjadi.

Sumber: Humas Setda Kab. Belitung