Rabu, 2 Maret 2011 09:53

DINSOSNAKERTRANS GELAR SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

Tanjungpandan---Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan yang dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Karyadi Sahminan, SE, M.AP yang dalam kesempatan ini mewakili Bupati Belitung Ir H Darmansyah Husein.

Kegiatan sosialisasi yang akan berlangsung hingga Kamis, 3 Maret 2011 ini dibuka secara resmi pada Rabu, 3 Maret 2011 di Ruang Meeting Resort Hotel Grand Pelangi dengan diikuti sebanyak 150 peserta terdiri dari, unsur manajemen perusahaan, unsur serikat pekerja/serikat buruh, dan unsur pekerja, LKS Tripartit, dan Dewan Pengupahan.

Dalam laporannya Ketua Panitia Pelaksana selaku Kasi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tugiro Santoso mengatakan maksud dilaksanakannya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha dan pekerja mengenai norma-norma ketenagakerjaan yang mengatur pelaksanaan dan penerapan Hubungan Industrial beserta sarana-sarana hubungan industrial yang ada.

Sementara itu tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah terciptanya ketaatan terhadap pelaksanaan ketentuan dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, berfungsinya peran Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dalam penanganan setiap permasalahan ketenagakerjaan yang ada dan didukung dengan ketersediannya tenaga-tenaga teknis sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, terlaksananya penegakan Hukum terhadap setiap penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta berjalan dan berfungsinya semua sarana Hubungan Industrial.

Sementara Bupati Belitung dalam sambutannya yang dibacakan Karyadi Sahminan mengatakan, masalah ketenagakerjaan di negara kita menyisakan banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan segera agar tidak berlarut-larut dan semakin meluas dampaknya. Satu sisi, eksistensi para tenaga kerja merupakan roda penggerak perekonomian bangsa. Namun demikian, di sisi lain tenaga kerja juga sangat riskan terhadap permasalahan dan konflik vertikal, baik dengan pihak yang memperkerjakan maupun dengan pemerintah. Mengingat kompleksitasnya permasalahan di bidang ketenagakerjaan, maka dipandang perlu atas peran dan fungsi hukum sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan, karena masalah ketenagakerjaan memiliki dampak yang makin luas serta mendasar jika dikaitkan dengan hak asasi manusia. Untuk itu, perlu payung hukum yang jelas mengenai masalah dimaksud, jelas Karyadi.

Selanjutnya segala hal yang menyangkut ketenagakerjaan ini mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan persoalan di kemuadian hari. Dan karena pentingnya masalah ketenagakerjaan ini, maka Pemerintah Kabupaten Belitung menjadikannya sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah. Utamanya terhadap hal pengembangan kesejahteraan sosial, pemberdayaan, pembinaan dan bantuan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dan lain-lain, tambah Karyadi diakhir sambutannya.

Nara sumber pada kegiatan sosialisasi ini berasal dari International Labour Organisation (ILO) Perwakilan Jakarta dan Timur Leste, Abdul Hamik dan Soeharjono, Aktivis Perempuan dan Anak, Ana Sopanah, SE, M.Si, Hamik Ad-Hock, Jamsostek dan Dirjen Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, yaitu Ibnoe Ibrahim, SE, Harnely Tomo, SH, Lena Kurniati, Drs Pepen S Almas, MM dengan materi yang disampaikan terkait masalah Undang-undang Ketenagakerjaan, tata cara pelaksanaan Nomor K3 di Perusahaan, Mekanisme penyelesaian PHI di tingkat Pengadilan Hubungan Industrial, Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, Hubungan Industrial Ketenagakerjaan, Perdagangan Perempuan dan Anak.
Sumber: Humas Setda Kab. Belitung