Jum'at, 11 Maret 2011 09:44

SOSIALISASI BBM OLEH BPH MIGAS

Kesulitan BBM untuk wilayah Belitung dan sekitarnya, diharapkan dapat segera di atasi dengan adanya pertemuan antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS),  Perwakilan Pertamina Regional Retail II Palembang, beserta Pemerintah Kabupaten Belitung dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, bertempat di Hotel Billiton Tanjung Pandan (kamis 10 Maret 2011)  dengan disepakatinya pembentukan tim Task Force BBM ke wilayah Belitung dan Belitung Timur.

Seperti yang disampaikan oleh Bupati Belitung Ir. H. Darmansyah Husein, bahwa masalah MIGAS kewenangannya bukan berada di tangan seorang bupati ataupun gubernur. Tapi kewenangannya terjadi dari  pusat sampai dengan daerah. Jika yang mengusulkan dari BHP MIGAS nya langsung, diharapkan DPR RI bisa menindaklanjutinya.

Kepala BPH MIGAS, Tubagus Haryono telah memiliki data tentang berapa jumlah kendaraan, penduduk dan lainnya, untuk menghitung berapa sebenarnya banyak jumlah kebutuhan BBM yang di perlukan. Sehingga tidak lagi akan terjadi kesulitan untuk mendapatkan BBM.

Tetapi, berapakah jumlah kuota BBM yang akan di dapat untuk wilayah Belitung dan Belitung Timur, belum bisa dipastikan. Karena perlu ada kajian lebih lanjut untuk itu. Diperlukan kajian lebih detail lagi. Karena, dengan data yang di dapat sekarang, belum bisa di jadikan patokan. Jangan sampai terjadi penyelewengan, untuk itu lah, harus di adakan penelitian lebih lanjut, jelasnya.

Seperti yang disampaikan oleh Perwakilan Pertamina Regional Retail II Palembang, bahwa BMM bersubsidi hanya untuk yang berhak mendapatkannya. Tapi pada prakteknya dilapangan, bisa diliat sendiri bahwa BBM bersubsidi digunakan oleh yang tidak seharusnya. Diharapkan juga, terbentuknya tim verifikasi ini bisa mengontrol pendistribusian BBM secara bersama.

Sumber: Humas Setda Kab. Belitung