Selasa, 5 Agustus 2008 08:33

Incumbent Tidak Perlu Mundur

Tanjungpandan (WP), Putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam permohonan pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Pemerintahan Daerah di Gedung MK, Senin (4/ 8) mencabut pasal pengunduran diri Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Permohonan disampaikan Gubernur Lampung (2004-009) Sjachroedin ZP yang juga anak dari mantan Bupati Belitung Periode 1955-1958, ZA.Pagar Alam menyampaikan hak konstistusionalnya yang telah dirugikan dengan berlakunya pasal 233 ayat 2 UU Nomor 32 tahun 2004 dan Pasal 58 Huruf q UU Nomor 12 tahun 2008, sebagaimana yang dikutip dari Harian Kompas (5/8). Pasal 233 Ayat 2 UU Nomor 32/2004 berbunyi,” Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada Januari 2009- Juli 2009 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam UU ini pada Desember 2008”. Sedangkan pasal 58 UU Nomor 12/2008 mencantumkan syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah WNI pada huruf q adalah mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau kepala daerah yang masih menduduki jabatan. Dasar hukum inilah yang membuat Ir.Darmansyah Husein dan Andi Saparudin Lanna, SH harus mengundurkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belitung masing-masing pada tanggal 21 Juli 2008 dan 17 Juli 2008 tak lama setelah mereka mendaftarkan diri sebagai peserta pada Pemilihan Kepala Daerah Periode 2009-2014. keduanya harus melepaskan haknya selama 8 bulan. Sebagai penganti ditunjuk Setda Kabupaten Belitung Ir.Mulgani sebagai Plt Bupati Belitung yang saat ini sudah berlangsung kurang lebih dua minggu. Meski dengan pengunduran diri diharapkan calon yang sedang menjabat atau incumbent dapat terhindar dari konflik kepentingan. ” Tetapi hal itu tidak harus mengundurkan diri secara tetap dan tak dapat ditarik kembali sehingga mengakibatkan berkurangnya masa jabatan yang merupakan hak konstitusionalnya” kata Natabaya, hakim konstitusi yang membacakan pertimbangan hukum MK. (fithrorozi). Sumber: