Kamis, 31 Maret 2011 03:32

PERAN PEMDA DALAM PENGAPLIKASIAN UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

(Jakarta), Komisi I DPRD Kabupaten Belitung pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekitar pukul 10.00 WIB mengadakan pertemuan dengan  Freddy H. Tulung selaku Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Ditjen IKP KOMINFO RI). Pertemuan ini ditujukan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai peran Pemda berkenaan dengan pengaplikasian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bertempat di Gedung IKP Kominfo RI Lantai 2, Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta.

Di awal pertemuaan sesaat setelah Ketua Rombongan DPRD Belitung, Mahadir Basti menyampaikan maksud serta tujuan berikut perkenalan anggota rombongan, Freddy H. Tulung mengatakan bahwa UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP ini sedianya baru dapat diterapkan sekitar bulan Mei 2010 dengan didirikannya Komisi Informasi Pusat (KIP) dan juga di tingkat propinsi seperti di Jawa Timur, Yogyakarta, Lampung, Riau dan Jawa Barat. Komisi ini dibentuk sebagai realisasi kongkrit dari adanya undang-undang dimaksud untuk memecahkan berbagai persoalan informasi publik yang termasuk pada ranah sengketa hukum maupun yang dapat diselesaikan dengan jalan mediasi. Salah satunya seperti mengenai sengketa antara Pemda DKI Jakarta dengan publik mengenai informasi dana BOS pendidikan. Ketidaksediaan Pemda DKI untuk membuka informasi yang diminta publik terkait dengan penggunaan anggaran dana BOS dianggap sebagai bentuk dari adanya indikasi penyelewengan (korupsi) sehingga berujung pada sengketa dan masuk ranah hukum setelah ICW melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib.

“Inilah yang perlu kita cermati akan sejauh mana UU No 14 Tahun 2008 ini diaplikasikan. Keterbukaan tidak berarti buka-bukaan apalagi telanjang, namun harus diinformasikan ke publik karena memang haknya“tegas Freddy H. Tulung. Ada ranah yang tidak bisa dijangkau publik, jadi artinya mesti tetap dirahasiakan sampai batas waktu tertentu namun alasan-alasan yang diberikan mesti rasional. Hal ini diatur dan dijelaskan secara rinci dalam UU No.14 Tahun 2008. Karena itu, jika dibutuhkan maka Komisi Informasi daerah di tingkat Kabupaten dapat dibentuk. Tentu saja implikasinya seluruh pembiayaannya dianggarkan melalui APBD dengan anggota berjumlah 5 orang berasal dari unsur pemerintah dan non-pemerintah (publik) yang independen. Bisa saja anggota atau komisionernya seorang pejabat pemerintah (PNS) namun ketika menjadi  komisioner segala jabatan pekerjaannya mesti dilepaskan untuk sementara waktu hingga selesai menjabat sebagai komisioner.

Lebih lanjut kejelasan mengenai implementasi UU No.14 Tahun 2008 secara detail dipaparkan oleh Setjen IKP KOMINFO RI, Ismail Cowidu, M.Si. Menurutya sekaligus kembali menegaskan yang disampaikan oleh Fredy H.Tulung bahwasanya UU Nomor 14 Tahun 2008 atau yang sering disebut dengan UU KIP secara efektif baru berjalan setahun. Berlakunya UU KIP tersebut tentu saja akan memberikan berbagai macam implikasi sebagaimana lazimnya apabila suatu kebijakan terutama setingkat UU diterapkan di daerah.

Karena itu di daerah perlu membentuk Panitia  Pengelola Informasi Daerah dibawah Dinas Kominfo di tingkat Kabupaten/Kota yang independen dan bisa beranggotakan dari dua kubu yaitu pemerintah serta non pemerintah yang tugas-tugasnya diatur dalam undang-undang dimaksud, utamanya dalam peran melakukan pendokumentasikan dan pemberian informasi yang dibutuhkan publik.

Dengan kata lain, secara garis besar dilihat dari konteks antara pemerintah dengan warganya  undang-undang ini melekat pada kedua unsur ini. Implikasinya seperti kesiapan Pemerintah Daerah untuk mengklarifikasikan informasi publik menjadi iformasi
yang wajib disediakan. Seterusnya, semua urusan tata kepemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik berkenaan dengan pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan anggaran pemerintah, maupun pembangunan di daerah harus diketahui publik, termasuk isi keputusan dan alasan pengambilan keputusan kebijakan publik berikut hasil-hasilnya yang mesti terbuka dan dapat diakses publik.

Namun demikian, tentu saja ada beberapa pengecualian terhadap informasi mana yang tidak boleh diketahui publik. Tapi itupun sifatnya sementara, tidak boleh selamanya, ada batas waktunya karena rahasia. Sayangnya, hingga saat ini Indonesia belum mempunyai UU tentang Rahasia Negara sebagaimana yang telah ditetapkan dan diaplikasikan oleh banyak negara di dunia. “Akibatnya, informasi kita adalah informasi yang bukan lagi terbuka namun cenderung “telanjang,”terang Ismail.

Beberapa informasi yang tidak boleh dibocorkan antara lain jika menyangkut proses hukum yang sedang berjalan seperti siapa saksi yang dibawah perlindungan hukum, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kekayaan alam yang dimiliki suatu negara, menyangkut ketahanan ekonomi nasional dan hubungan luar negeri, wasiat seseorang, harta dan nomor rekening di bank berikut jumlah, riwayat hidup dan kesehatan jika orang tersebut bukan pejabat publik dan dirinya tidak bersedia dipublikasikan. Namun, sangat disayangkan privasi ini sering dilanggar, makanya tidak heran bila data-data pribadi ini disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab seperti ramainya kasus penyalahgunaan kartu indentitas ATM, kartu kredit dan lain-lain. Paradoksnya, di kalangan PNS malah tanggal kelahiran justru menjadi Nomor Induk Pegawai (NIP).

“Ini pekerjaan kita semua untuk segera ditertibkan, meskipun intinya dengan adanya UU KIP ini daya kritis masyarakat atau publik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah terutama pelayanan publik semakin meningkat dan diperkirakan tingkat penilaian atau pengaduan publik terhadap kualitas layanan publik juga turut meningkat,” ungkap Ismail.

Rombongan Komisi I yang turut serta melakukan koordinasi dan konsultasi UU KIP ini antara lain: Mahadir Basti, Fahrul Watoni, SH, Deky Siswoyo, SE, Hasbi, Ir.Harsono H.Katis, Drs Suhardi, dan Marjaya Rahmat. Turut serta sebagai pendamping eksekutif
Kabag Humas Setda Kabupaten Belitung yang diwakili oleh Kasubbag Pers dan Peliputan Zakina, S.Sos. M.Si.***(Zakina)
Sumber: Humas Setda Kab. Belitung