Selasa, 5 April 2011 09:23

TAHUN INI KEMISKINAN ABSOLUT 11,5%-12,5%

Tanjungpandan — Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Belitung yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Belitung, Ir Hermanto, mengatakan, sasaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Belitung Tahun 2011 adalah menurunkan tingkat kemiskinan absolut menjadi 11,5%-12,5% dari jumlah penduduk.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Belitung diarahkan kepada tiga upaya pokok, yaitu mendorong pertumbuhan yang prorakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus, meningkatkan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif/keberpihakan, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah.
 
Kebijakan afirmatif diarahkan pada empat fokus prioritas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yaitu peningkatan dan penyempurnaan kualitas kebijakan perlindungan sosial berbasis keluarga (klaster bantuan sosial), penyempurnaan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri (klaster pemberdayaan masyarakat), peningkatan akses usaha mikro dan kecil kepada sumberdaya produktif (klaster pemberdayaan UKM), serta peningkatan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan serta harmonisasi antar pelaku.

Menyampaikan paparan pada Rapat Koordinasi (Rakor) TKPK Kabupaten Belitung di Kantor Bappeda Kabupaten Belitung, Senin (4/4), Hermanto menjelaskan, berdasarkan arah kebijakan tersebut program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Belitung dibagi dalam empat kelompok, yaitu bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan program-program lainnya.

Keempat program ini diketuai oleh kepala dinas terkait sesuai dengan tupoksi, masing-masing Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk bantuan sosial, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana untuk kelompok pemberdayaan masyarakat, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil, dan Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung untuk program-program lainnya.

Pada tahun 2010, Pemerintah Kabupaten telah mengalokasikan dana sebesar Rp 169.830.672.730 untuk program penanggulangan kemiskinan. Dana tersebut digunakan untuk 79 kegiatan bantuan dan perlindungan sosial, 27 kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan 71 kegiatan pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Sementara, untuk program peningkatan kualitas ketenagakerjaan dan pengentasan pengangguran daerah, telah dialokasikan dana sebesar Rp 153.298.060.535. Realisasi angka kemiskinan absolut tercatat 13,33%, lebih kecil dari proyeksi maksimal 13,5%.

Tahun 2011, Pemkab Belitung telah menganggarkan dana sebesar Rp 149.063.674.860 untuk program penanggulangan kemiskinan, terdiri dari Rp 65.178.749.025 untuk 88 kegiatan bantuan dan perlindungan sosial, Rp 8.097.005.015 untuk 41 kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan Rp 75.787.920.820 untuk 67 kegiatan pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Diharapkan proyeksi penurunan angka kemiskinan absolut sebesar 11,5%-12,5% dapat tercapai.

Menurut Hermanto, permasalahan yang dihadapi program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Belitung adalah masih lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat, baik dalam hal pendataan, pendanaan dan kelembagaan, maupun dalam hal sinskronisasi perencanaan dan pelaksanaan program. Sementara itu, kemitraan pemerintah, dunia usaha, LSM dan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan pencipataan lapangan kerja belum optimal.

Untuk mempercepat koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi program penanggulangan kemiskinan, di Kabupaten Belitung telah dibentuk TKPK. Namun mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, telah dilakukan perubahan susunan keanggotaan TKPK dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/007/KEP/BAPPEDA/2011 tanggal 10 Januari 2011.

Hermanto berharap TKPK Kabupaten Belitung dapat menyamakan visi dan persepsi, sehingga program penanggulangan kemiskinan di daerah ini dapat mencapai sararan penurunan angka kemiskinan absolut sesuai dengan proyeksi.

Selain para ketua, wakil ketua, dan anggota kelompok kerja dan kelompok program TKPK, Rakor dihadiri Wakil Bupati Belitung H. Sahani Saleh, S.Sos selaku Ketua TKPK Kabupaten Belitung. (syafei)
Sumber: Humas Setda Kab. Belitung