Senin, 18 April 2011 09:58

Monitoring Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia Kabupaten Belitung

Tanjungpandan, Senin 18 April 2011, pukul 09.00 WIB, Ruang Sidang Pemerintah Kabupaten Belitung sudah dipenuhi oleh para peserta yang akan menghadiri acara monitoring panitia daerah Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia Kabupaten Belitung (RANHAM). Adapun susunan acara berlangsung dalam 7 (tujuh) tahap, antara lain:

1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
3. Pembacaan Doa
4. Sambutan dari Bupati Belitung yang pada kesempatan ini diwakili Plt. Sekretaris Daerah Kab. Belitung, Ibu Maiya Hasibuan, SH
5. Sambutan dan pengarahan Kakanwil Kementrian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang diawali dengan penyerahan secara simbolis draft Rancangan Perda Kabupaten Belitung dari Bupati Belitung diwakili Plt. Sekda Kab. Belitung kepada Kakanwil kementrian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Bpk.H.Nardiono Wibowo,SH.M.Hum
6. Sesi Tanya jawab. Dimoderatori oleh Kadiv.Pelayanan Hukum Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Bpk.Viktor
7. Penutup

Sebelum acara berlangsung, para peserta telah lebih dulu dibagikan kuisioner yang harus diisi untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan serta pelaksanaan RANHAM di Kabupaten Belitung. Tentu saja yang paling mengesankan adalah ketika sesi Tanya jawab berlangsung. Banyak pertanyaan juga opini seputar masalah HAM yang dilontarkan oleh para peserta. Para wartawan dari beberapa surat kabar pun tidak mau ketinggalan. Beberapa dari mereka ikut menyampaikan aspirasinya yang kritis dan membangun. Hal ini tentu saja diterima dan ditanggapi dengan baik pula oleh pihak Kanwil Kementrian Hukum dan HAM.
 
Pada kesempatan ini, Kalapas kelas 2B Tanjungpandan, Bpk. Sri Pamudji juga ikut menjawab pertanyaan dari para wartawan berkenaan dengan masalah seputar jam besuk napi. Beliau mengklarifikasi masalah yang mengarah kepada hak kunjungan keluarga terhadap beberapa napi yang bermasalah ini, agar para wartawan yang menyoroti hal tersebut mendapatkan informasi yang sebenarnya.
  
Diakui secara langsung oleh Kakanwil Kementrian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung bahwa banyak masukan yang diperoleh beliau pada kesempatan kali ini. Akhirnya acara ditutup sekitar pukul 11.30 WIB, setelah sebelumnya di informasikan bahwa telah diterima sms dari Kementrian Hukum dan Ham pusat, perihal telah keluarnya Kepres Nomor 23 Tahun 2011 tentang RANHAM pada 12 April 2011 lalu.
Sumber: Humas Setda Kab. Belitung