Kamis, 24 Januari 2019 13:18

Wisata dan Budaya Warnai Konsultasi Publik RPJMD

TANJUNGPANDAN -- Upaya meningkatkan SDM pariwisata diungkapkan Direktur Dharma Ganesha Yudi Dharma saat menyampaikan tanggapannya dalam Forum Konsultasi Publik RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 yang dibuka secara resmi oleh Bupati Belitung H.Sahani Saleh, S.Sos di Ruang Pertemuan Bappeda Belitung pada Kamis (24/1/2019).
 
Dalam sambutannya Bupati Belitung H.Sahani Saleh, S.Sos menegaskan pentingnya membangun perencanaan berbasis masyarakat atau bottom up planning. Kepala Bappeda Belitung, Ir.Arpani menjelaskan, Bappeda mengkoordinasikan perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan terutama terkait dengan objek pemajuan kebudayaan (manuskrip, aset kerajaan Badau dan lainnya). Hal senada disampaikan pula oleh anggota  Lembaga Adat Melayu Belitung H.Zakaria. "Kami menyadari aset itu penting dan perlu dukungan stakeholder untuk melestarikan budaya", ujar H.Zakaria. 
 
Sinkronisasi perencanaan ini perlu diselaraskan dengan perencanaan pembangunan di  desa seperti yang diungkapkan Kades Ibul Dedi Hendri. "Kami juga sedang merancang RPJM Desa. Banyak kesamaan (RPJMD Kabupaten) dengan Desa  terutama dalam hal ekonomi, pariwisata dan peningkatan SDM. Kita ingin mengembangkan wisata budaya tapi perlu kejelasan hak kelola, mana hak desa, mana hak kabupaten", ujar Kepala Desa Ibul Dedi Hendri seraya menjelaskan artefak yang ada di desanya yakni Makan Kerajaan Badau.
 
Di bidang ekonomi, Kades Ibul berharap Pemkab perlu mendata dan menertibkan IUP tambang. Hal ini berkaitan dengan rencana  pencetakan sawah baru di desa  Ibul yang terkendala dengan IUP pertambangan. Hal senada dengan mendalam pengemis sektor pertanian, Kades juga berhadap pembangunan ekonomi khusus pariwisata tidak membuat  SDM di desa lebih menjadi perhatian penonton. 
 
Sementara Kades Keciput berharap pembangunan pariwisata ini perlu didukung regulasi terkait dengan penetapan tarif tiket pesawat yang mahal dan kesenjangan distribusi pendapatan. "Mereka (pengusaha besar) berani memberi fee tinggi kepada pemandu wisata. Ini bisa  mematikan usaha kecil karena tidak bisa memberanikan fee seperti pengusaha (pemilik outlet)," keluh Kades Keciput.
 
Wakil Bupati Ishak Meirobie, S.Sn, M.Si mengapreasiasi tanggapan Kades dan tokoh masyarakat  seraya menekankan bahwa Forum Konsultasi Publik ini penting, sama pentingnya dengan keberadaan LAM Belitung.  "Acara ini penting, sayangnya banyak Kades yang tidak  hadir, datang lalu keluar", ujar Isyak.
 
Perencanaan perlu didukung dengan data dan mempertimbangkan relasi pembangunan dengan sosial ekonomi khususnya di  sektor pariwisata. "Kemenhub sebenarnya  ingin  mengendalikan kartelisasi dengan penetapan tarif (batas terendah-tertinggi), namun tidak proporsional. Seharusnya sebagai "Bali Baru", Belitung perlu mendapatkan perlakuan khusus", kata Isyak.
 
Tidak hanya data, narasi pun perlu diperhatikan. Wabup mencontohkan bagaimana  narasi bencana (pasca tsunami di Banten dan Lampung) yang terbangun berdampak pada  kunjungan wisatawan di daerah pesisir (termasuk Belitung). " Untuk masalah harga tiket. Pemkab  mencari terobosan dengan moda transportasi laut tetapi bukan berarti ditinggalkan ketika harga tiket pesawat kembali murah", kata Isyak.
 
Dihadapan Kepala OPD tokoh masyarakat, Kepala Desa dan Lurah, Wabup kembali menyemangati Kepala Desa agar tidak  takut dengan investor yang menghentikan investasinya karena sekarang desa punya cukup dana. "Oleh karena itu, desa perlu membuat perencanaan ekonomi bisa semacam proyeksi potensi desa", tambah Isyak.
Sumber: Fiet/IKP