Senin, 6 Juli 2020 16:00

Bupati Belitung Sampaikan LKPJ Kepada DPRD

Tanjungpandan – Bupati Belitung, H. Sahani Saleh, S.Sos didampingi Wakil Bupati Isyak Meirobie S.Sn M.Si menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban ( LKPJ) Pelaksanaan APBD 2019 pada Rapat Paripurna II, Masa Persidangan III Tahun sidang 2019-2020 DPRD Kabupaten Belitung, bertempat di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Belitung Senin, 06/07/2020  yang dihadiri Ketua DPRD Ansori, dan 24 anggota, Forkopimda, Asisten serta Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
 
Dalam penyampaian APBD, Bupati menjelaskan sebanyak 221 program yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun anggaran 2019.Program tersebut terdiri dari 52 program untuk urusan wajib pelayanan dasar, 89 program urusan wajib bukan pelayanan dasar, 34 program urusan pilihan dan 46 program urusan pemerintahan fungsi penunjang.
 
Sedangkan untuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2019 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, sebesar Rp 1.082.784.254.354, 25 atau sebesar 103,55 persen dari anggaran
sebesar Rp 1.045.686.545.099,00.
 
Dalam Realisasi pendapatan daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), PendapatanTransfer dan Pendapatan Lain-Lain yang sah. untuk alokasi belanja daerah tahun 2019, Sektor terbesar adalah penunjang pelaksanaan urusan pendidikan yakni sebesar 23,08 persen dari total anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Belitung. Sedangkan yang kedua, alokasi anggaran kesehatan sebesar 20,34 persen.
 
Anggaran Pendidikan dan Kesehatan  merupakan urusan wajib yang paling prioritas. Dan hal ini memang sudah diatur dalam undang undang dan merupakan sebuah kewajiban bagi daerah untuk laksanakan sesuai amanat Undang-undang.laporan yang kami sampaikan ini, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan keuangan dan Fisik selama 60 hari dan telah melalui proses audit sesuai prosedur yang telah ditentukan.
 
Bupati juga menyinggung terkait belum diperolehnya status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) karena berkaitan dengan masalah aset yang dimiliki Pemerintah Daerah
 
Masalah Aset daerah menjadi perhatian kita bersama dan harus kita selesaikan kedepan. Untuk memperoleh predikat WTP dari BPK RI  "jelas Bupati".
 
 
Sumber: Dedi/IKP



Popüler Bahis Siteleri Bahis Forum Marmaris excursions Paykwik al Paykwik bozum Paykwik satın al Paykwik fiyatları Экскурсии в Мармарисе Dalaman Airport Transfers
casinomaxi cratosslot vdcasino meritroyalbet Casinometropol